Pihak-Pihak yang Dilarang Terlibat Dalam Kampanye

Posted by

Pihak-Pihak yang Dilarang Terlibat Dalam Kampanye

1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA), dan Hakim pada semua badan peradilan di bawah MA dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI;

4. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN/BUMD;

5. Pejabat Negara bukan Anggota Parpol yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural;

6. Aparatur Sipil Negara;

7. Anggota TNI dan POLRI;

8. Kepala Desa;

9. Perangkat Desa;

10. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa;

11. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Note:
Setiap orang sebagaimana dimaksud di atas dilarang diikutsertakan dalam kampanye, menjadi pelaksana dan tim kampanye Pemilu.

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana Penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.24 juta.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menjadi ketua tim kampanye.

Sumber:
PKPU No.23 tahun 2018
UU No.7 tahun 2017


Comments

Post a Comment


Popular Posts

Larangan Kampanye untuk Perangkat Desa, Kepala Desa, Pejabat Daerah dan ASN

Panwaslu Kecamatan Sajira menghimbau agar Perangkat Desa, Kepala Desa, Pejabat Daera dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dilingkungan Kecamatan Sajira untuk tidak berkampanye pada Pilkada Lebak, Pileg dan Pilpres.  Dengan melihat Dasar Hukum Undang-undang No. 10 tahun 2016 pasal 70 dan 71 Undang-undang No. 7 tahun 2017 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 dan 51 Huruf I Undang-undang No 5 tahun 2014 Tentang ASN Pasal 2 Huruf F Undang-undang No 5 tahun 2014 Tentang ASN Pasal 3 Huruf B dan C

Jadi Calon Tunggal Pilkada Lebak, Ini Daftar Kekayaan Iti-Ade

      Foto Sumber Detikcom Lebak- Dikutip dari halaman detik.com, Bupati dan Wakil Bupati Lebak petahana, Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi, kembali maju dalam Pilkada Lebak 2018. Pasangan Iti-Ade merupakan pasangan tunggal yang akan melawan kotak kosong di Pilkada Lebak 2018. Seperti apa kekayaan keduanya? Sebelum menjadi Bupati Lebak, Iti Octavia adalah anggota DPR periode 2009-2014. Pada November 2009, Iti melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berjumlah Rp 6.152.358.000. Saat hendak maju sebagai calon Bupati Lebak periode 2013-2018, Iti kembali melaporkan kekayaannya. Pada Mei 2013, ia melaporkan total kekayaannya yang berjumlah Rp 8.325.330.502. Yang mencolok dari kekayaan politisi Partai Demokrat ini adalah banyaknya kepemilikan kendaraan. Dalam LHKPN yang dikutip  detikcom  di situs KPK, Iti memiliki 19 kendaraan. Dari Toyota Land Cruiser sampai Jeep Wrangler. Selain itu, ia memiliki 11 kendaraan roda 4 untuk angkutan barang merek Hino.

PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON PANWASLU DESA/KELURAHAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SAJIRA KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA Alamat : Jalan Raya Sajira-Muncang Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 01 Ds. Sajira Kec. Sajira Lebak Banten 42371 Email : panwassajira4@gmail.com PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SAJIRA Nomor : 0 3 /BA/KEC.SJR/PD/I/201 8 Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri “Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa" bersama ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota Panwasl

Panwaslu Sajira, Serentak Tertibkan APK Bersama PD dan PTPS

Memasuki masa tenang, Panwaslu Sajira bersama Panwaslu Desa (PD) serta Pengawas TPS (PTPS), menertibkan alat peraga kampanye (AKP) peserta Pemilu 2019, Minggu (14/04/2019) pagi hari. Penertiban diawali dengan menyisir APK yang terpasang di kawasan Perkampungan dan jalan gang, kemudian bergerak di sepanjang jalan Raya Rangkas Bogor. Selain itu, APK-APK yang selama ini “menghiasi” sejumlah ruas jalan Kecamatan juga tak luput dari penertiban, dan lokasi lainnya yang banyak dipasangi APK gambar caleg maupun capres-cawapres tersebut.  Seperti surat himbauan Bawaslu Kabupaten Lebak, giat dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. memasuki masa tengan dia wali dengan aple siaga, seluru panwaslu se kabupaten lebak melakukan penertiban APK serentak.

Puluhan APS Partai di Kecamatan Sajira Ditertibkan

Foto Penertiban APS Oleh Panwaslu Sajira dan Panwas Desa se Kecamata Sajira di Ruas Jalan Rangkas Cipanas Panwaslu Sajira, – Berbagai alat peraga sosialisasi (APS) berupa poster dan spanduk bergambar partai politik peserta pemilu 2019 dan bakal calon legislatif (Bacaleg) disejumlah Kecamatan di Kabupaten Lebak ditertibkan panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam), Senin (23/4). Anggota Panwascam Sajira Arif mengatakan, penertiban terhadap sejumlah APS di wilayah Kecamatan Sajira ini berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Lebak.  “Total APS berupa spanduk dan poster yang kami tertibkan sebanyak 92 buah hasil dari penelusuran Panwascam bersama PPL dari 15 Desa se-Kecamatan Sajira,” kata Arif, Senin (23/4).  Arif yang juga divisi PHL menjelaskan, penertiban APS tersebut sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, serta Perbawaslu nomor 2 tahun 2015 tentang pengawasan Pemilu. Serta PKPU No 5 Tahun 2018 tentang Program, Tahapan P

Cecep Sumarno Optimis Menangkan Gugatan Sengketa Pilkada Lebak

Anggota Panwaslu Lebak saat menggelar Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada Lebak/ Foto : Ajat ( rmolbanten.com) Lebak - ( rmolbanten.com)  Pasangan Bakal Calon Bupati Lebak, Cecep Sumarno-Didin Saprudin optimis akan memenangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak yang dinilai kinerjanya tidak profesional saat melakukan penghitungan fisik B2KWK Hard Copy yang sudah di input melalui Silon B1KWK. Menurut bakal calon Bupati Lebak dari jalur Perseorangan, Cecep Sumarno mengatakan, dengan diterimanya persyaratan administrasi surat pernyataan dukungan yang dilampirkan poto copy KTP warga (B2KWK) Hard Copy, jumlahnya mengerucut seketika dengan jumlah hasil yang di input melalui Silon. Pasalnya, saat penghitungan manual yang dilakukan oleh panitia tidak transparan, serta tidak diberikannya data hitungan sementara.  "Saat kami menyerahkan data melalui Silon sudah diterima oleh pihak KPU, jika data Silon sudah memenuhi syarat, otomatis, data Hard Copy nya

Adsense